• Imagen 1 LETUSAN DAHSYAT MERAPI 2010
    Pada Kamis dini hari 04 Nopember 2010 gunung Merapi meletus secara dahsyat. Gunung berapi teraktif di dunia itu meletus secara eksplusif. Material panasnya sampai menjangkau 15 km lebih.

Pada musim kemarau 2015 ini di negara Republik Indonesia telah terjadi kebakaran hutan yang begitu dahsyat. Dari tahun ke tahun selalu terjadi kebakaran hutan. Pada tahun ini pun sampai terjadi bencana asap. Sesungguhnya berbagai upaya telah dilakukan, baik pencegahan maupun penindakan. Lahiriyah maupun batiniyah. Shalat Istiaqa’ (shalat minta hujan kepada Tuhan) pun menjadi fenomena yang berkembang di mana-mana. Bahkan, pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2015 salah satu tujuannya adalah membentuk pemuda yang peduli terhadap pelestarian lingkungan.

Persoalan bencana asap dan kebakaran hutan tentunya sangatlah kompleks. Oleh karenanya, diperlukan penyelesaian secara komprehensif. Salah satunya adalah dengan cara mencetak generasi pecinta dan pelestari lingkungan hidup. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama: menanamkan pemahaman spiritual keagamaan kepada generasi penerus bangsa tentang teologi dan urgensi pelestarian lingkungan. Pendekatan spiritual keagamaan ini tentu akan menemukan sinergitasnya mengingat saat ini fenomena shalat Istisqa telah berkembang luas di kalangan masyarakat. 

Dalam hal penanaman spritual keagamaan perlu ditanamkan kepada khalayak bahwa keseimbangan kosmos di dunia sudah diatur oleh Allah SWT. Manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk dan dilarang berbuat kerusakan di muka bumi. Allah SWT memerintahkan, “Carilah kebahagianmu besok di akherat, tetapi janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. al-Qashash: 77). Allah SWT juga berfirman: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang yang beriman.” (Q.S. al-A’raf: 56). 

Selain itu, tidak kalah pentingnya perlu ditanamkan ke dalam lubuk hati umat beragama bahwa berbuat kerusakan di muka bumi merupakan perbuatan kufur (ingkar) kepada Allah. Allah SWT menegaskan: “Tidak ada yang Dia sesatkan selain orang-orang fasiq. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi.” (Q.S al-Baqarah: 26-27). 

Kedua: menjadikan budaya menanam pohon sebagai bagian tak terpisahkan dari peristiwa penting dalam kehidupan umat manusia. Ada tiga peristiwa penting dalam kehidupan umat manusia, yaitu lahir, menikah, dan meninggal dunia. Sejatinya nenek moyang bangsa Indonesia telah mempunyai tradisi bahwa bila seseorang akan melangsungkan pernikahan maka pengantinnya dianjurkan untuk menanam pohon. Oleh karena itu, sangatlah urgen dan strategis program yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sebuah Instansi Pemerintah yang melayani pelaksanaan dan pencatatan nikah. Kantor Urusan Agama Kecamatan melaksanakan program Menikah Menanam. Program yang berdimensi pelestarian lingkngan ini dapat direalisasikan dengan menjadikan bibit pohon sebagai: (1) maskawin perkawinan, (2) souvernir resepsi perkawinan, atau (3) pohon monumental perkawinan. 

Apabila dua hal di atas dapat tertanamkan dan terealisasikan di kalangan umat manusia, maka dambaan bangsa Indoensia untuk terhindar dari kebakaran hutan dan bencana asap bukanlah sesuatu yang mustahil. Setiap insan akan memahami dan menyakini bahwa merusak lingkungan hidup di muka bumi merupakan larangan agama yang dianutnya dan merupakan perbuatan kufur (ingkar) kepada Allah SWT. Dengan demikian, setiap insan akan ikut berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan, yaitu dengan menanam bibit pohon saat mereka menjalani peristiwa penting dalam kehidupannya, yakni saat melangsungkan pernikahan. Sehingga dengan demikian akan tercipta generasi pelestari lingkungan hidup yang akan selalu berusaha untuk menjaga negaranya dari kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan yang tak terkendali.

Pesantren Kilat di SD Negeri Kalasan Baru

Akhlak Terhadap Orang Tua dan Guru

Pada Kamis, 25 Juni 2015 Eko Mardiono, S.Ag., MSI., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, memberikan materi tentang Akhlak Terhadap Orang Tua dan Guru dalam acara Pesantren Kilat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalasan Baru. Kegiatan Pesantren Kilat tersebut diikuti oleh murid-murid Sekolah Dasar Negeri Kelas 4 dan 5 dari SD Negeri di wilayah kecamatan Kalasan, Berbah, dan Prambanan kabupaten Sleman.

Berikut ini materi yang disusun dan disampaikan oleh Eko Mardiono, S.Ag., MSI. Materi tersebut berupa File Powerpoint. Apabila dirasa perlu, silakan untuk dibaca dalam media online ini atau didownload.

 

Doa Hari Jadi Kabupaten Sleman Ke-99 Tahun 2015

PUJO HASTUNGKORO

Assalamualaikum Wr. Wb.
Bapak, Ibu, dan Saudara, besok pada hari Jumat, 15 Mei 2015 warga masyarakat Kabupaten Sleman memperingati Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-99. Upacara Peringatannya dilaksanakan menurut Adat Kebiasan Budaya Jawa. Pembacaan doanya pun dimohonkan dengan Bahasa Jawa. 

Bagi teman-teman yang besok pada upacara Hari Jadi Kabupaten Sleman tersebut menjadi Petugas Pembaca Doa, berikut ini ada Naskah Teks Doa Berbahasa Jawa susunan saya. Silakan untuk dibaca dan diunduh (didownload). Demikian, semoga bermanfaat.

 

Maulud Nabi Muhammad SAW

Materi Pengajian Maulud Nabi Muhammad SAW Tahun 2015.

Berikut ini naskah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk mengisi pengajian, terutama dalam rangka Peringatan Maulud Nabi Muhammad saw. Mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan dan pengembangan Materi Pengajian pada waktu-waktu selanjutnya.

Memang ada beberapa teks Arab, terutama teks Arab hadis-hadis Nabi, yang tidak sempurna. Dikarenakan sistem Word Arabic-nya. Silakan diklik File PDF berikut di bawah ini.

 

Peringatan Pindah Kantor Kecamatan Cangkringan

MEMBANGUN PERADABAN KOTA CANGKRINGAN
(Pengajian Boyong Songsong Kapanewon)
Jumat, 26 April 2013 M/16 Jumadi Tsani 1434 H
Oleh: Eko Mardiono, S.Ag., MSI.

A. Pendahuluan
Ada satu peristiwa penting di wilayah kecamatan Cangkringan kabupaten Sleman yang akan senantiasa dicatat dan diabadikan oleh sejarah umat manusia di muka bumi ini. Sabtu Legi 27 April 2013 M/16 Jumadi Tsani 1434 H ibukota kecamatan Cangkringan berpindah dari padukuhan Bronggang, Argomulyo ke lokasi yang baru Lungguh Gede padukuhan Panggung, Argomulyo, Cangkringan. Peristiwa bersejarah ini diberi nama Boyong Songsong Kapanewon Cangkringan. 

Boyong Songsong Kapanewon Cangkringan ini tidak terlepas dari kejadian siklus 100 tahunan gunung Merapi. Jumat, 05 Nopember 2010 dini hari, gunungapi teraktif di dunia tersebut meletus sangat dahsyat yang mengharuskan kantor-kantor instansi pemerintah kecamatan Cangkringan hijrah ke lokasi baru karena tempat sebelumnya berada di daerah rawan bencana Merapi. 

Hijrahnya perkantoran Muspika atau Boyong Songsong Kapanewon Cangkringan ini didasarkan pada sebuah spirit “Dambaan besar agar Aparat Pemerintah mampu memberikan pelayanan dan pengabdian guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir-batin, berbudaya, dan agamis”. 

Lantas, bagaimana upaya merealisasikan tujuan dan cita-cita mulia tersebut. Ada empat pilar yang perlu dibangun untuk menciptakan masyarakat ideal yang beradaban. 

B. Empat Pilar Membangun Umat 
Dalam khazanah pustaka klasik yang berjudul "Durrotun Naasihiin" (Mutiara Nasihat) yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad asy-Syakir al-Khaubury, halaman 17 dijelaskan bahwa:

  قَوَامُ الدُّنْياَ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ بِعِلْمِ الْعُلَمَاءِ وَعَدْلِ اْلأُمَرَاءِ وَسَخَاوَةِ اْلأَغْنِيَاءِ وَدَعْوَةِ اْلفُقَرَاءِ. 

Artinya: “Peradaban umat manusia akan tegak apabila didukung dengan empat pilar, yaitu: ilmu para ulama, keadilan para pemimpin (penguasa), kedermawanan orang kaya, dan doa orang fakir”. 

Pertama: ilmu para ulama. Para ulama ini bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan. Mereka adalah waratsatul anbiya’ (pewaris para Nabi). Tugas utama mereka adalah amar makruf nahi munkar (mengajak untuk berbuat kebajikan dan mencegah dari perbuatan munkar/dilarang). Allah SWT berfirman:

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali Imran (3): 104).

Hanya saja, amar makruf nahi munkar ini harus dilaksanakan secara bijak dan menyejukkan. Allah SWT memberikan petunjuk-Nya:

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S. An-Nahl (16): 125). 

Para pendahulu kita ketika melaksanakan dakwah bil-hikmah wa mauidzatil hasanah ini menggunakan pendekatan sosial budaya dengan tidak menafikan begitu saja kearifan lokal yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kalau pada era sekarang ini dikenal dengan istilah “dakwak kultural”. 

Kedua: Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil termasuk hamba Allah yang paling dicintai oleh-Nya. Nabi Muhammad saw bersabda:

 اِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ اِلىَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ جَالِسًا اِمَامٌ عَادِلٌ 

Artinya: “Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiyamat dan lebih dekat dengan tempat duduknya dengan-Nya pemimpin yang adil (HR Imam Ahmad).

Pemimpin yang adil termasuk salah satu tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

 سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ: الاِمَامُ العَادِلُ.... 

Artinya: “Tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu pemimpin yang adil....” (HR Bukhari). 

Pemimpin yang adil juga mempunyai keutamaan yang lain, yaitu doanya tidak tertolak. Nabi Muhammad saw menyatakan:

 ثَلاَثٌ لاَ يُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: اْلاِمَامُ اْلعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ اْلمَظْلُوْمِ. 

Artinya: “Ada tiga golongan yang tidak ditolak doanya, yaitu: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang teraniaya.” (HR At-Tirmidzi). 

Ketiga: Orang kaya yang dermawan. Sungguh Allah SWT menyukai orang-orang yang mempunyai perangai dermawan/pemurah. Nabi Muhammad saw bersabda:

 اِنَّ اللهَ كَرِيْمٌ يُحِبُّ اْلكُرَمَاءَ, جَوَادٌ يُحِبُّ اْلجُوْدَةَ 

Artinya: “Sesungguhnya Allah maha Pemurah, Ia pun menyukai kemurahan. Sesungguhnya Allah maha Dermawan, Dia pun menyukai kedermawanan”. (Shahih Jami’ ash-shagir hadis nomor: 1.800).

Sikap dermawan ini jelas akan sangat membantu banyak pihak, termasuk famili, keluarga dekat, dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan untuk mendapatkan bantuan. Allah SWT berfirman:

Artinya: “........... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya....... (Q.S. Al-Baqarah (2): 177).

Hanya saja, sikap dermawan pun harus dilakukan secara proporsional (tidak berlebih-lebihan). Allah SWT menegaskan:

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara keduanya.” (Q.S. Al-Furqan: 67).

Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain adalah supaya harta benda itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, sehingga kesejahteraan pun dapat dirasakan oleh semua kalangan. Allah SWT menjelaskan:

Artinya: “.......... supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu........ (Q.S. Al-Hasyr (59): 7). 

Keempat: Doa orang-orang fakir. Apabila golongan orang-orang fakir dan kaum dhuafa’ lainnya bersedia untuk mendoakan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain, maka jelas hal itu menunjukkan betapa harmonisnya hubungan antar umat manusia di muka bumi ini. Orang-orang fakir yang sabar inilah yang dicintai oleh Tuhannya. Allah SWT berfirman:

Artinya: Allah menyukai orang-orang yang sabar (Q.S. Ali Imran (3): 146).

Orang miskin yang senantiasa sabar ini jelas akan selalu berusaha dan berusaha untuk memperbaiki nasibnya dan tidak akan mau untuk meminta-minta. Allah pun akan mencintai hamba-Nya yang demikian ini.

Rasulullah saw bersabda:
 اِنَّ اللهَ تَعَالىَ .... يُحِبُّ اْلحَيَّ اْلعَفِيْفَ اْلمُتَعَفِّفَ 

Artinya: “ Sesungguhnya Allah SWT .... mencintai orang miskin yang merahasiakan kemiskinannya lagi menjaga diri dari meminta-minta”. (Shahih al-Jami’ ash-Shagiir nomor 1.711). 

Orang miskin bukanlah orang yang meminta-minta, tetapi mereka adalah orang yang senantiasa sabar dan berusaha untuk mengubah nasibnya sebagaimana sabda nabi Muhammad saw:

 ....... وَلَكِنَّ اْلمِسْكِيْنَ الَّذِيْ لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِ أَوْ لاَ يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا 

Artinya: “....... akan tetapi orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki kecukupan dan ia malu (meminta-minta) atau orang yang tidak meminta kepada orang lain secara paksa”. (HR Bukhari). 

C. Kesimpulan 
  1. Ada empat pilar ulama dalam membangun peradaban umat manusia, yaitu ilmu para ulama, pemimpin yang adil, orang kaya yang dermawan, dan doa orang-orang fakir.
  2. Apabila keempat pilar ini dapat berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia akan mudah tergapai. 
  3. Peran dan fungsi keempat pilar ini tergambar dalam peristiwa Boyong Sosngsong Kapanewon Cangkringan pasca erupsi Merapi tahun 2013 ini. 

Di kompleks perkantoran Muspika Cangkringan yang baru ini ada Kantor Kecamatan sebagai sombol pemimpin pemerintahan yang adil, ada masjid sebagai representasi ilmu para ulama (peran spiritual), dan peristiwa musibah bencana Merapi yang memunculkan pihak-pihak yang menderita dan pihak-pihak yang membantu, sehingga antara kaya dan miskin saling menyemurnakan.

Talak di Luar Pengadilan

Oleh: Eko Mardiono
Khalayak digegerkan beredarnya berita bahwa ada seorang pejabat publik yang menceraikan isterinya lewat SMS (Short Message System). Akad nikahnya pun dilaksanakan secara sirri. Usia perkawinannya tidak lebih dari 4 hari. Usia isterinya juga belum genap 18 tahun (termasuk anak di bawah umur). Sehingga, sang Pejabat diidentifikasi telah melanggar berbagai peraturan perundangan. Ia telah melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang serta melanggar moral etika yang seharusnya seorang pejabat mampu menjadi suri tauladan.
Nikah sirri dan cerai via SMS seperti itu jelas akan berdampak negatif terhadap pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak. Hak yang paling asasi mereka bisa terabaikan. Persoalan krusial ini sangatlah urgen untuk dikritisi mengingat beberapa saat yang lalu umat manusia baru saja memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu pada 25 November 2012 dan juga akan memperingati Hari Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 2012.
Terkait dengan perceraian (talak) via SMS yang menghebohkan ini, ada satu hasil ijtima’ ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sangat penting untuk dicermati. Hasil ijtima’ ulama itu dikhawatirkan justru akan berkontribusi besar terhadap maraknya perceraian yang dilakukan oleh suami secara sepihak. Sebagaimana siaran persnya pada 1 Juli 2012, MUI menyatakan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah. Masa iddah (masa tunggu)-nya pun  dihitung sejak suami menjatuhkan talak di luar pengadilan tersebut. MUI hanya mengharuskan para pihak untuk melaporkan (ikhbar) perceraiannya ke Pengadilan Agama.
Memang, MUI mensyaratkan talak di luar pengadilan harus mempunyai alasan syar’i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. MUI memang juga merekomendasikan agar pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak. Selain itu, MUI memang juga mengharuskan bahwa jika suami menceraikan istrinya, maka ia harus menjamin hak-hak istri yang diceraikan itu dan hak anak-anak mereka.
Namun, realita membuktikan bahwa pengakuan keabsahan perceraian (talak) di luar pengadilan justru menyuburkan perceraian secara sepihak oleh suami. Isteri yang berada dalam posisi yang lemah tidak mempunyai daya tawar yang sebanding. Nantinya, Pengadilan Agama pun hanyalah berfungsi sebagai pemberi stempel (legal formal) terhadap perceraian (talak) yang telah terjadi di luar sidang. Suami dan isteri yang bersangkutan akan memahami bahwa mereka secara agama ---sebagaimana menurut MUI---  telah absah bercerai. Mereka datang ke Pengadilan Agama hanyalah untuk menyampaikan laporan (ikhbar).
Menurut hemat penulis, hasil Ijtima’ Ulama tentang Talak di Luar Pengadilan ini merupakan langkah mundur dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia. Selama ini menurut hukum Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan, dan UU Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu pun harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri  (pasal 39 UU Perkawinan).
Dalam hal ini, MUI tampak kembali ke pemahaman fikih klasik, bahwa suami mempunyai hak mutlak untuk menjatuhkan talak kapan pun dan di mana pun, bahkan tanpa seorang saksi pun. Hal itu berbeda dengan Hukum Islam (peraturan perundangan) di Indonesia, bahwa cerai talak yang asalnya dalam fikih klasik sifat perkaranya mirip volunter ditingkatkan menjadi gugat contentiosa dengan ketentuan: suami sebagai pemohon yang berkedudukan sebagai "penggugat" dan isteri sebagai termohon yang berposisi sebagai "tergugat" dan proses pemeriksaannya berdasar atas asas audi et alteram partem. 
Dengan model dan sistem pembaharuan Hukum Islam di Indonesia seperti ini, maka kepentingan kedua belah pihak, terutama isteri dan anak, bisa lebih terlindungi. Sehingga, perceraian di luar pengadilan apalagi lewat SMS diharapkan tidak terjadi lagi karena umat sudah tercerahkan bahwa cerai (talak) di luar pengadilan hukumnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kepastian hukum. Wallahu a’lam.

Keputusan Revolusioner MK tentang Status Anak di Luar Nikah

Oleh: Eko Mardiono

       A. Pendahuluan
            Pada 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan putusan penting dan revolusioner. Menurut putusan MK ini, anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya. Dengan putusan ini, maka sang ayah pun juga harus ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan anak itu.    
               Majelis Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ---berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lat bukti lain yang sah menutur hukum--- ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
                 Secara lebih rinci, pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut diputuskan menjadi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Ketua MK pun menjelaskan bahwa semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka, baik akibat nikah sirri, perselingkuhan, ataupun hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau samen leven.
                                                                                             
B.       Implikasi Hukum dan Moral
Ada beberapa implikasi yang perlu dikritisi terkait putusan MK yang sangat revolusioner tersebut. Pertama, putusan MK ini bisa mengarahkan ke pembentukan struktur keluarga Indonesia menjadi dua model, yakni (1) struktur keluarga yang berdasarkan perkawinan dan (2) keluarga yang berupa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Menurut Frances Burton (Inggris), pada era sekarang ini memang ada dua struktur keluarga yang sedang berkembang, yaitu struktur keluarga yang berdasarkan perkawinan (marriage) dan struktur keluarga yang berupa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (heterosexual cohabitation). Keduanya sama-sama memandang pentingnya menegakkan hak-hak anak (children’s interest). Hanya saja persoalannya, mungkinkah struktur keluarga model kedua itu diadopsi ke dalam hukum keluarga Indonesia?
Hal ini perlu dicermati mengingat salah satu pertimbangan hukum MK adalah hubungan hukum antara anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan. Tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut.
Kedua, putusan MK ini lebih revolusioner daripada ketentuan KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek). KUH Perdata mengatur bahwa pengakuan dan pengesahan anak harus dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan. Anak tersebut pun juga bukan anak hasil dari perzinaan. Menurut KUH Perdata ini, anak yang lahir di luar perkawinan (natuurlijk kind) dapat diakui sebagai anak (erkening) oleh ayah dan ibunya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan anak (wettiging) tatkala kedua orangtuanya melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Lebih lanjut, KUH Perdata juga menentukan bahwa pengakuan anak tidak diperbolehkan terhadap anak-anak yang dilahirkan akibat zina (overspel) atau yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang dilarang kawin (pasal 272-276). Sementara itu, putusan MK justru tidak membedakan antara anak akibat nikah siri, perselingkuhan, ataupun hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau samen leven.
Ketiga, putusan MK ini bisa jadi akan mengafirmasi kemerosotan moral. Memang semuanya tergantung dari perspektif mana persoalan ini akan dilihat dan bagaimana reaksi para lelaki itu sendiri. Jika para lelaki itu menjadi semakin berani, maka bisa jadi putusan MK itu justru mengafirmasi kemerosotan moral. Tetapi bila yang terjadi sebaliknya, maka tidaklah demikian. Akan berhasilkah misi yang diperjuangkan oleh MK ini, bahwa para lelaki itu harus bertanggungjawab terhadap anak-anak bilogisnya? Realita yang akan menjawab.
Keempat, lantas bagaimana implikasi hukum agamanya? Putusan MK tersebut akan bisa merusak kejelasan nasab seorang anak. Padahal, kejelasan nasab inilah yang selalu dipelihara oleh ajaran Syariat Islam. Memang ada seorang ahli fiqih yang bernama Ishaq bin Rahawaih yang membuka kemungkinan pengakuan seorang anak di luar nikah oleh seorang laki-laki melalui istilaq atau deklarasi pengakuan anak. Namun, pendapat ini tidak mendapat tempat di kalangan ulama karena dinilai akan mengafirmasi kemerosotan moral.
Sebenarnya selama ini Hukum Perkawinan di Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilahirkan di luar nikah. Upaya-upaya itu di antaranya adalah (1) Pelembagaan Penetapan Nikah (itsbat nikah) bagi suami isteri yang melakukan nikah siri, sehingga anak-anaknya akan menjadi anak sah, (2) Pengasuhan Anak (hadhanah) dengan penetapan Pengadilan, yang bisa termasuk juga pengasuhan terhadap anak yang lahir di luar nikah, (3) Wasiat wajibah yang mengharuskan anak asuh untuk mendapatkan bagian harta warisan dari orangtua asuhnya, dan (4) Pembolehan kawin hamil
Upaya-upaya perlindungan anak tersebut diberikan tetap dalam perspektif menjaga kejelasan nasab seorang anak. Satu sisi anak-anak di luar nikah tetap mendapatkan hak-haknya secara proporsional, di sisi lain upaya ini tetap bisa menjaga kejelasan nasab yang menjadi salah satu misi utama syariat Islam. Hal-hal itu tentunya berbeda dengan putusan MK di atas. Untuk itu, perlu ada kajian lebih lanjut guna menentukan secara spesifik hak-hak anak di luar nikah pasca putusan MK. Wallaahu a’lam bish-shawab.